Bidang BPPKAD NTT

Bidang BPPKAD Nusa Tenggara Timur

RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PAJAK MELIPUTI PENETAPAN PAJAK, PENATAUSAHAAN DAN VERIFIKASI PAJAK SERTA PEMINDAHBUKUAN DAN PERTIMBANGAN KEBERATAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH.

URAIAN TUGAS

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pajak berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  • Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
  • Melaksanakan pembinaan pembukuan penerimaan pajak daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Melakukan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan serta penatausahaan pajak daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
  • Menyelenggarakan penetapan target penerimaan pajak daerah berdasarkan potensi obyek pajak untuk peningkatan PAD dengan integrasi Samsat Online;
  • Melakukan pembinaan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, sarasehan, brosur, stiker, spanduk agar terciptanya pemahaman dalam pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan monitoring terhadap kegiatan evaluasi/verifikasi penerimaan pajak, tunggakan pajak, penetapan pajak dan bukti pungutan pajak daerah agar tercapai target penerimaan yang telah ditetapkan;
  • Mengevaluasi permohonan keberatan pajak dan penyelesaian sengketa pajak daerah melalui pemberian rekomendasi untuk kepastian penetapan pajak;
  • Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap pajak daerah berdasarkan potensi yang ada agar diperoleh data objek pajak yang akurat dan valid;
  • Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi bidang pajak bersama UPT Badan dan instansi terkait agar tercipta kesamaan pemahaman guna pengamanan penerimaan pajak daerah;
  • Menyelenggarakan, menghimpun dan menyusun produk hukum di bidang pajak daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan pemberian restitusi dan pemindahbukuan pajak daerah berdasarkan permohonan wajib pajak agar terpenuhinya hak wajib pajak;
  • Melaksanakan evaluasi penetapan dan penagihan pajak melalui monitoring laporan bulanan agar terciptanya tertib penetapan pajak;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  • Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pajak serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk  kelancaran pelaksanaan tugas.

RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA, PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERSEDIANYA ANGGARAN YANG BERBASIS KINERJA

URAIAN TUGAS

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Anggaran berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah hibah dan bantuan sosial;
  • Melaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah dan mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, administrasi umum serta perekonomian dan pembangunan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
  • Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah; 
  • Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
  • Mengoreksi dan menyempurnakan konsep standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran;
  • Mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan RAPBD;
  • Mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
  • Mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  • Mengoreksi dan menyempurnakan nota keuangan dan pengantar nota keuangan APBD dan perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
  • Mengoreksi dan menyempurnakan tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
  • Menyampaikan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri;
  • Melakukan penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Perda dan Pergub;
  • Memberikan paraf atas lampiran Perda APBD dan lampiran Pergub  tentang Penjabaran APBD untuk disahkan;
  • Meneliti, mengoreksi, memaraf dan menandatangani DPA SKPD yang telah disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada OPD;
  • Mengoreksi atas Anggaran Kas SKPD sesuai DPA SKPD sebagai pedoman OPD dalam pengajuan permintaan pembayaran;
  • Menyusun konsep kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan APBD untuk sinkronisasi pelaksanaan pendanaan;
  • Menyusun konsep kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota sebagai dasar penetapan fiskal daerah;
  • Menyusun konsep kebijakan pendanaan kerja sama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota untuk keterpaduan pendanaan;
  • Mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran daerah atas usulan perubahan anggaran dari satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi untuk bahan penyusunan anggaran perubahan Daerah;
  • Menyusun konsep pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan pinjaman dan obligasi daerah;
  • Menghimpun usulan program dan kegiatan provinsi yang  didanai dari DAK untuk terlaksananya sinkronisasi anggaran;
  • merumuskan kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
  • Mengkoordinasikan dan menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama pemerintah provinsi;
  • Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran provinsi di kabupaten/kota agar terwujudnya pengendalian anggaran berbasis kinerja;
  • Melakukan pembinaan penyusunan anggaran melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi guna terwujudnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  • Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PERBENDAHARAAN MELIPUTI AKUNTANSI PENDAPATAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN, AKUNTANSI BELANJA, ASET HUTANG DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN SERTA AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MEMENUHI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

URAIAN TUGAS

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Melaksanaan kebijakan di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  • Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang  akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  • Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang  akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  • Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
  • Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku agar terciptanya keteraturan pengelolaan investasi dan aset;
  • Mengkoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang meliputi akuntansi pendapatan, piutang dan pembiayaan, akuntansi belanja, aset dan hutang dan akuntansi penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan;
  • Meneliti dan mengoreksi data realisasi pendapatan, piutang, belanja, aset, hutang dan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  • Menyusun kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel;
  • Mengkonsolidasi laporan keuangan dari SKPD pengelola dana APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK);
  • Meneliti dan mengoreksi pedoman dan petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai sarana evaluasi dan pengendalian;
  • Mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban;
  • Mengoreksi dan memaraf surat pengesahan SPJ dan menetapkan Sisa KasUP berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
  • Memberikan rekomendasi atas SPM UP,GU,TU dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi untuk bahan pertimbangan penerbitan SP2D;
  • Memeriksa, meneliti dan memaraf laporan keuangan pemerintah daerah hasil konsolidasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada koordinator pengelola keuangan daerah;
  • Menyusun laporan triwulan, dan konsolidasi laporan semesteran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas atas pelaksanaan APBD untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi triwulan dan semesteran;
  • Menyempurnakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan  BPK RI untuk disampaikan kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  • Menyusun konsep tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi  DPRD atas Nota Pengantar Pertanggung jawaban APBD untuk disampaikan kepada DPRD;
  • Mengoreksi dan memaraf laporan pelaksanaan keuangan triwulan dan semester serta naskah Badan lainnya yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Melakukan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi untuk menjamin tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel;
  • Melakukan pembinaan akuntansi  melalui bimtek, workshop, rapat koori, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  • Melakukan verifikasi pendapatan dan belanja BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD;
  • Mengkoordinir penyusunan dan perencanaan pengelolaan keuangan yang terdiri dari penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah melalui teknologi informasi (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang terintegrasi untuk layanan data dan kegunaan lainnya;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  • Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN RETRIBUSI, PENERIMAAN LAIN-LAIN DAN DANA PERIMBANGAN SERTA BAGI HASIL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PAD.

URAIAN TUGAS

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-Lain dan Dana Perimbangan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang  retribusi, penerimaan lain-lain dan dana perimbangan dan bagi hasil agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
  • Melaksanakan penyusunan laporan bagi hasil pajak dan bukan pajak pusat dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Perwakilan Kementerian Keuangan di NTT agar tertibnya administarsi laporan dana perimbangan dan bagi hasil dari Pemerintah Pusat;
  • Mengkoordinir dan mengendalikan rencana target penerimaan retribusi, BUMD dan penerimaan lain-lain berdasarkan potensi objek yang ada untuk peningkatan PAD;
  • Melakukan pembinaan teknis penatausahaan penerimaan retribusi daerah, BUMD dan penerimaan lain-lain berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
  • Melakukan monitoring terhadap kegiatan evaluasi/verifikasi penerimaan retribusi, BUMD, dan penerimaan lain-lain, tunggakan, penetapan retribusi dan bukti pungut retribusi agar tercapai target penerimaan yang telah ditetapkan;
  • Menyelenggarakan, menghimpun dan menyusun produk hukum di bidang retribusi, penerimaan lain-lain dan dana perimbangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
  • Mengkoordinir pencatatan/pembukuan retribusi, BUMD, penerimaan lain-lain, dana perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak pusat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi;
  • Mengkoordinir penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak pusat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi;
  • Mengusahakan sumber-sumber pendapatan baru berdasarkan potensi yang tersedia guna peningkatan PAD;
  • Melaksanakan verifikasi bukti pungutan retribusi daerah berdasarkan bukti pungutan yang digunakan sesuai nomorator agar tertibnya penggunaan bukti pungutan;
  • Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan retribusi, BUMD, penerimaan lain-lain berdasarkan laporan bulanan agar tertibnya administrasi penerimaan retribusi daerah;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  • Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan Dana Perimbangan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk  kelancaran pelaksanaan tugas.

RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PERBENDAHARAAN MELIPUTI PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH I, PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH II SERTA PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH III BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAI KESERASIAN KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

URAIAN TUGAS

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk dan rekomendasi teknis pembinaan keuangan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan pembinaan pengelolaan anggaran kabupaten/kota melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi keuangan daerah;
  • Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi RAPBD perubahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana;
  • Mengoreksi konsep Keputusan Pembentukan Tim Evaluasi RAPBD, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan guna perbaikan lebih lanjut;
  • Meneliti dan mengkaji kelayakan materi RAPBD, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota untuk pengesahan;
  • Mengoreksi naskah laporan hasil evaluasi RAPBD, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Mengoreksi konsep keputusan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan;
  • Meneliti dan mengoreksi rekapitulasi data APBD, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia data APBD yang baik dan benar;
  • Mengkaji dan mengidentifikasi  Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Penjabaran APBD,  Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota sesuai hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku;
  • Mengkoordinasikan perhitungan alokasi DAU berdasarkan data dasar dari kabupaten/kota sebagai bahan masukan besaran DAU kabupaten/kota kepada pemerintah pusat;
  • Mengkoordinasikan usulan DAK Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAU dan DAK kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  • Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MELIPUTI ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN ASET SERTA PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ASET BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TUGAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK

URAIAN TUGAS

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Melaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah meliputi analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset, pengamanan, penyelesaian sengketa asset dan penilaian aset;
  • Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan barang milik daerah, meliputi analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset, pengamanan, penyelesaian sengketa asset dan penilaian aset;
  • Mengoreksi dan menyempurnakan konsep petunjuk dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pmeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian berdasarkan ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan layanan yang berkualitas;
  • Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan barang milik daerah, meliputi analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset, pengamanan, penyelesaian sengketa aset dan penilaian aset;
  • Memantau dan mengarahkan kegiatan pengelolaan aset daerah mulai dari kegiatan analisis rencana kebutuhan tahunan barang unit, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan serta rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan data yang tersedia agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan standar/ pedoman yang berlaku.
  • Melaksanaan pemetaan dan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pengelolaan barang milik daerah meliputi analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset, pengamanan, penyelesaian sengketa asset dan penilaian aset;
  • Mengoreksi dan meneliti konsep petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman pengadaan barang;
  • Mengoreksi dan meneliti konsep keputusan Gubernur NTT tentang pelaksanaan sensus barang berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tersedianya data barang daerah yang akurat sehingga dapat menjadikannya informasi keberhasilan dan permasalahan guna menyusun bahan alternative pemecahan masalah;
  • Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan di tingkat pengguna barang dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengguna;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  • Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.