Sistem Informasi SIMPATIK SIPKD

Sistem Informasi SIMPATIK SIPKD

Apakah aplikasi SIMPATIK SIKD itu ?

Aplikasi SIMPATIK merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) yang merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan. Aplikasi yang saat ini telah mencapai rilis dengan versi 2.1.0 merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan data mengenai Posisi Kas Bulanan dan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan dari seluruh Pemerintah Daerah.

Aplikasi SIMPATIK ini sebenarnya bekerja dari dua sisi, yaitu dari sisi Pemerintah Daerah sebagai client atau penyuplai data berupa Posisi Kas Bulanan dan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan dan di sisi lain Pemerintah Pusat berperan sebagai server atau pemberi layanan untuk menerima suplai data berupa Laporan Posisi Kas dan Perkiraan Belanja yang dikirimkan oleh daerah.

SIMPATIK sendiri merupakan singkatan dari :

Sistem Informasi Monitoring Pengendalian DanA Transfer ke daerah dan Indikasi Kebutuhan Daerah.

Nama dari aplikasi tersebut memang diupayakan agar memiliki nama yang mudah untuk diingat dan dikenal sehingga dalam penyebutan dan juga untuk mengingatnya tidak akan menimbulkan kesulitan bagi para pengembang terlebih lagi bagi para pengguna.

Aplikasi ini memang dibangun untuk mendukung penerapan kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dalam rangka pengendalian dana idle yang dianggap menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Salah satu hal yang dianggap menjadi penyebab munculnya dana idle adalah fungsi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang tidak optimal terutama dari sisi perencanaan penganggaran. Hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan APBD karena memang seperti disebutkan pada sisi perencanaan penganggaran tidak dikelola dengan baik. (Coba lihat bagian konsideran PMK 235/2015)

Hal ini sepertinya memicu Pemerintah Pusat untuk menerapkan kebijakan pengendalian dana idle dengan menerbitkan PMK No. 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk Non Tunai yang dapat dilihat dan diunduh melalui tautan berikut ini.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui melalui PMK No. 93/PMK.07/2016 tentang Konversi DBH dan atau DAU Dalam Bentuk Nontunai yang dapat dilihat dan diunduh melalui tautan berikut ini. Beberapa hal yang mengalami perubahan di antaranya adalah :

  1. Laporan ditandatangani oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang pada aturan sebelumnya untuk ditandatangani oleh Kepala Daerah
  2. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan menjadi tanggal 20 di hari kerja pada bulan sebelumnya di mana pada aturan sebelumnya harus disampaikan tujuh hari kerja pada bulan sebelumnya.
  3. Penambahan data baru mengenai SiLPA tahun lalu yang bersumber dari dana earmarked pada Laporan Posisi Kas Bulanan dan transfer bagi hasil pendapatan, transfer bantuan keuangan dan bagian belanja dan transfer dari SiLPA tahun lalu yang bersumber dari dana earmarked pada Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan.

Berikut adalah gambarannya dalam bentuk diagram :

Berikut adalah deskripsi dari diagram serta legenda untuk diagram yang ditampilkan di atas :

  1. Setiap operator yang ditugaskan untuk melakukan proses input berupa data yang akan digunakan untuk meng-generate Laporan Posisi Kas dan Perkiraan Belanja akan terlebih dahulu melakukan instalasi Aplikasi SIMPATIK pada PC masing-masing.
  2. Setelah proses input atau proses entry selesai, data berupa file dengan format ZIP akan di-generate sesuai dengan jenis
  3. File tersebut akan diunggah ke halaman aplikasi SIMPATIK berbasis web.
  4. File yang berhasil diunggah akan diproses oleh Server SIMPATIK Web.
  5. Setiap file unggahan yang berhasil diproses oleh Server SIMPATIK Web akan diekstrak datanya dan disimpan pada database

Untuk versi 2.1.0 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah memang masih terbatasnya jenis dana SiLPA tahun lalu yang bersumber dari dana earmarked yang disajikan dalam Laporan Posisi Kas Bulanan. Jenis dana SiLPA selain yang tercantum dalam Laporan Posisi Kas Bulanan tidak dapat diinput dan disajikan dalam laporan dimaksud misalnya tersedianya DAK Non Fisik seperti Jaminan Persalinan yang aturannya dapat dikunjungi pada tautan pada laman resmi Kementerian Kesehatan. Padahal data-data tersebut dapat dipertimbangkan  dalam perhitungan kebijakan konversi.


Pengumuman dan Login SIMPATIK PEMPROV NTT